Okvianti Prihatin

2 SA 01

15610270

Ungkap Aktor Utama Korupsi Wisma Atlet Ilham Khoiri | Agus Mulyadi | Dibaca : "2787" kali Selasa, 13 September 2011 | 21:51 PMJAKARTA, KOMPAS.com —Koordinator Komite Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Kasus Nazaruddin (KPK2N) Adhie M Massardi, di Jakarta, Selasa (13/9 /2011), mendesak agar proses hukum atas kasus suap dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 jangan hanya berhenti pada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terus mengembangkan dan mengusut jaringan kasus korupsi ini hingga menjangkau aktor-aktor utamanya. Desakan itu disampaikan terkait dengan perkembangan kasus suap wisma atlet yang masih menjerat aktor-aktor menengah, terutama yang tertangkap tangan. Proses hukum baru menjangkau Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohamad El Idris, dan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam. Adhie M Massardi menilai, selama ini KPK masih terlalu fokus pada aktor-aktor menengah. Aktor paling tinggi yang dijerat masih sebatas Muhammad Nazaruddin, yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat. Padahal, kasus ini merupakan korupsi politik yang melibatkan jaringan luas dengan aktor-aktor elite. "KPK semestinya mengembangkan jaringan kasus ini dengan menelusuri aliran dana korupsi itu. Jangan terlalu asyik pada Nazaruddin saja, jangkau juga aktor-aktor lain dari elite," kata Adhie, yang juga menjadi koordinator Gerakan Indonesia Bersih.Pemerintah Tercoreng Korupsi sampai Masalah Pribadi Sandro Gatra | Laksono Hari W | Dibaca : "6201" kali Minggu, 18 September 2011 | 14:56 PMJAKARTA, KOMPAS.com —Merosotnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga hanya 37,7 persen menyatakan puas diakibatkan lima masalah di Kabinet Indonesia Bersatu II. Lima masalah itu merupakan kesimpulan hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 5-10 September 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang. Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, mengatakan bahwa masalah pertama adalah isu korupsi di dua kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olaraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus itu kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Isu korupsi di dua kementerian itu, kata Adjie, memberikan daya rusak paling besar bagi kabinet. Hal ini disebabkan Presiden kerap mendengungkan memimpin sendiri perang terhadap korupsi. "Ternyata korupsi terjadi di 'rumahnya' sendiri. Satu dari kementerian itu justru dipimpin oleh tokoh dari partainya sendiri, bahkan pernah menjadi juru bicaranya sendiri (Andi Mallarangeng)," kata Adjie saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI, Minggu (18/9 /2011). Masalah kedua adalah kebijakan negatif di kementerian, seperti ESDM dengan isu banyaknya tabung gas meledak yang menewaskan banyak warga. Di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah dipancungnya Ruyati, tenaga kerja Indonesia di Arab, menjadi faktor paling berpengaruh dalam survei tersebut. Pemerintah dianggap kurang melindungi TKI. Masalah pemberian remisi kepada koruptor di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama yang kurang melindungi warga minoritas, termasuk Ahmadiyah, juga melemahkan citra pemerintah. "Isu negatif itu dianggap sebagai keteledoran atau ketidakpatutan menteri," kata Adjie. Masalah ketiga adalah penilaian cacat moral terhadap tiga menteri. Pertama, Menteri Perhubungan Freddy Numeri terkait tuduhan selingkuh dengan wartawati. Kedua, Menteri ESDM Darwin Zahedy terkait tuduhan selingkuh dengan sekretaris pribadi berinisial "D" . Ketiga, Menteri Perumahan Suharso Monoarfa terkait gugatan cerai oleh istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Jika komitmen dengan istri saja dilanggar, bagaimana Pak Menteri bisa tidak melanggar komitmennya dengan rakyat banyak yang tak punya hubungan istimewa dengan Pak Menteri," kata Adjie mengutip pernyataan responden. Masalah keempat adalah kinerja dua menteri. Pertama, Menteri Pertanian Suswono terkait harga sembako yang semakin sulit dijangkau. Kedua, Menteri Perumahan Suharso Monoarfa terkait sulitnya mendapat rumah layak huni. Masalah terakhir adalah masalah kesehatan menteri. Publik menyoroti dua menteri, yakni Menteri Kesehatan Endang Rahayu yang diisukan terkena kanker paru-paru dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang diisukan terkena serangan jantung. "Menteri yang sakit sulit bekerja maksimal. Pekerjaan yang berat akan mengganggu menteri yang sakit," ujar Adjie mengutip pernyataan responden.Korupsi Nazaruddin di Mana-mana Khaerudin | Agus Mulyadi | Dibaca : "16380" kali Senin, 15 Agustus 2011 | 23:04 PMJAKARTA, KOMPAS.com —Komisi Pemberantasan Korupsi resminya kini memang hanya menyidik kasus suap kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang. Pada kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menjadi tersangka. Namun hasil pengembangan kasus ini, dari penggeledahan di rumah dan kantor Nazaruddin, hasilnya luar biasa. Nazaruddin diduga korupsi di mana- mana. Juru Bicara KPK Johan Budi, kepada Kompas di Jakarta, Senin (15/8/ 2011), menuturkan, kasus yang resmi menjadikan Nazaruddin sebagai tersangka memang baru kasus suap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora). Akan tetapi, KPK telah siap menjerat Nazaruddin dengan kasus korupsi lainnya. KPK, lanjut Johan, saat ini tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi di beberapa kementerian yang diduga melibatkan Nazaruddin. Penyelidikan dilakukan setelah KPK menemukan berkoli-koli dokumen di rumah dan kantor Nazaruddin saat digeledah. "Kemarin data itu kami peroleh setelah penggeledahan di kantornya. Kan banyak, berkoli-koli dokumen. Selain itu, ada juga laporan masyarakat," kata Johan. Ia menuturkan, saat ini dua kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin dan telah diselidiki KPK ada di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional. Di dua kementerian ini, lanjut Johan, Nazaruddin diduga terlibat dalam dugaan korupsi dalam pengadaan barang yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Belum diketahui secara persis berapa nilai proyek yang diduga dikorupsi Nazaruddin. Johan membeberkan, nilai proyek di dua kementerian itu mencapai lebih dari Rp 2 triliun.KOMPAS: Parpol Tersandera Korupsi. (Kecuali PKS?) Published On Monday, May 16, 2011 By admin. Under: Berita.KOMPAS hari ini (Senin 16/5/ 11) menurunkan berita headline dengan judul “Parpol Tersandera Korupsi”. “Partai politik saat ini tersandera kasus-kasus korupsi anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Praktik saling sandera itu merupakan gaya politik Orde Baru yang bertujuan mengganggu parpol pesaing, terutama dalam persiapan Pemilu 2014. Parpol pun disibukkan oleh penyelamatan citra, melupakan kepentingan rakyat.” Demikian paragaraf awal headline KOMPAS. Secara jelas headline ini dilengkapi dengan gambar (tabel) tentang kasus2 korupsi yg melanda parpol. Disebutlah Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PPP, PKB, PBR, PBB, dengan sederet kasus yang melandanya. Sebagai rakyat kita prihatin dengan kondisi ini. Namun dalam ‘gelap pekat’ kasus korupsi yang melanda itu, ada secerah harapan: KOMPAS tidak menyebut PKS didalamnya. Aleg-aleg PKS dianggap KOMPAS memiliki jejak track record BERSIH, BEBAS KASUS KORUPSI. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi ibroh kita semua (khususnya) bagi aleg-aleg PKS baik di tingkat DPR pusat maupun DPRD di pelosok nusantara untuk tetap menjaga PARTAI PUTIH ini TETAP BERSIH. Buktikan bahwa ‘Harapan itu masih ada’. Ini juga menjadi warning bagi kita semua, jangan sekali- kali ‘bermain-main ’ dengan amanah dakwah. Kami yang di lapisan bawah hanya bisa berharap sambil terus berdoa agar para aleg-aleg PKS dijaga Allah, dimudahkan dan diberi kekuatan olehNYA untuk mengemban amanah, yang bukan hanya akan ditanyakan konstituen tapi yang lebih dahsyat, amanah itu harus dipertanggungjawabkan di Mahkamah Ilahi.***Demokrat (Pernah) Katakan Tidak pada Korupsi | Heru Margianto | Dibaca : "37491" kali Kamis, 7 Juli 2011 | 11:41 AMKOMPAS.com —Masih ingat cuplikan kalimat di atas? Beberapa waktu lalu, Partai Demokrat pernah membuat iklan soal korupsi. Bintang iklannya antara lain Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang tak lain adalah putra bungsu Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Iklan yang bertajuk "Katakan Tidak pada Korupsi" tersebut ditayangkan di sejumlah televisi nasional. Dikampanyekan, Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Iklan itu masih lekat dalam ingatan kita ketika satu persatu politisi Partai Demokrat muncul dalam pemberitaan media terlibat dalam praktik korupsi. Menurut catatan Kompas.